Di ruang kelas sederhana di salah satu pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe, papan tulis itu masih penuh coretan. Huruf-huruf alfabet, angka-angka, dan mimpi-mimpi kecil anak-anak yang setiap hari datang dengan semangat belajar.
Namun di balik itu, ada kegelisahan yang tak terlihat—datang dari mereka yang berdiri di depan kelas: para guru PPPK paruh waktu.
Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) selalu menjadi momentum refleksi. Kita berbicara tentang kemajuan pendidikan, kualitas sumber daya manusia, dan masa depan bangsa. Tetapi di Sangihe, peringatan ini terasa berbeda bagi sebagian guru. Bukan tentang seremoni, melainkan tentang bertahan.
Sudah berbulan-bulan, sejumlah guru PPPK paruh waktu belum menerima gaji. Mereka tetap mengajar, tetap hadir, tetap tersenyum di depan murid-muridnya. Tapi di rumah, realitasnya tak sesederhana itu. Ada kebutuhan dapur yang harus dipenuhi, anak-anak yang juga butuh biaya sekolah, dan kehidupan yang terus berjalan tanpa kepastian dari kebijakan.
Status mereka kini bukan lagi honorer, tetapi juga belum sepenuhnya memberi rasa aman sebagai aparatur negara. Di atas kertas mereka adalah bagian dari ASN, namun dalam praktiknya, mereka seperti berdiri di ruang antara—tidak lagi bisa mengandalkan skema lama, sementara sistem baru belum sepenuhnya berpihak.
Bukan Sekedar Profesi
Di daerah kepulauan seperti Sangihe, menjadi guru bukan sekadar profesi. Ini adalah pengabdian yang seringkali melampaui batas kewajaran. Akses terbatas, fasilitas minim, dan jarak antarwilayah yang menantang sudah lama menjadi bagian dari keseharian. Kini ditambah dengan ketidakpastian kesejahteraan, beban itu terasa semakin berat.
Ironisnya, di saat negara menggaungkan pentingnya pendidikan sebagai pilar utama pembangunan, justru para penggeraknya di lapangan masih harus berjuang untuk hal yang paling mendasar: kepastian penghasilan.
Hardiknas seharusnya bukan hanya tentang pidato dan spanduk. Ini adalah momen untuk melihat lebih dekat, lebih jujur, dan lebih manusiawi. Bahwa di balik sistem dan kebijakan, ada manusia-manusia yang menggantungkan hidupnya pada keputusan yang diambil di meja birokrasi.
Guru PPPK paruh waktu di Sangihe tidak meminta banyak. Mereka hanya ingin dihargai secara layak, dibayar tepat waktu, dan diberi kepastian atas masa depan mereka. Karena pada akhirnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum atau infrastruktur, tetapi oleh kesejahteraan dan ketenangan hati para guru.
Di hari ini, ketika kita merayakan pendidikan, mungkin pertanyaan paling sederhana yang perlu kita jawab adalah: sudahkah kita benar-benar memanusiakan para guru?
Sangihe, di antara gelombang dan batas negeri, para guru tetap mengajar. Meski kepastian belum juga tiba.