Setibanya di Pelabuhan Sofifi, ibukota Provinsi Maluku Utara, suasana seakan berubah. Kota yang secara administratif berada dalam wilayah Halmahera ini, tak setenar Ternate atau Tidore, namun memegang peran penting sebagai pusat pemerintahan provinsi.
Kami memulai perjalanan menyusuri jalan bagian utara Sofifi. Jalan-jalan cukup mulus, pepohonan rindang, dan beberapa gedung pemerintahan berdiri dengan wajah baru. Tidak banyak lalu lintas yang padat, tapi geliat pembangunan terasa.
BACA JUGA: Perjalanan LintasUtara.com dari Manado Menuju Sofifi, Maluku Utara (Bagian 1)
Di sejumlah titik kami menjumpai warga yang sedang beraktivitas. Saat berbincang, tak sedikit dari mereka mengakui bahwa dalam seratus hari pertama kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda mereka merasakan perubahan.
“Baru sekarang kami rasa pemerintah ada. Biasanya Sofifi ini kayak kota bayangan, tapi sekarang mulai disapa,” ujar salah satu warga yang kami temui.
Program 100 hari kerja Gubernur Sherly disebut-sebut berhasil menyentuh langsung permasalahan masyarakat, mulai dari penataan ruang kota, akses pelayanan publik, hingga program sosial berbasis gender. Publik menilai, Sofifi sedang “bersolek”, menunjukkan wajah ibukota yang selama ini tertutup bayang-bayang kota sekitarnya.
Namun di balik kinerja dan langkah cepat sang gubernur, muncul isu besar yang menggetarkan dinamika lokal: pemekaran Kota Sofifi sebagai daerah otonomi baru (DOB).
Isu ini memantik pro dan kontra, terutama dari warga Kota Tidore dan bahkan Sultan Tidore sendiri. Bagi sebagian warga Tidore, Sofifi adalah bagian sejarah dan wilayah adat yang tak bisa begitu saja dipisahkan.
“Kami bukan tidak mendukung pembangunan, tapi jangan sampai melepas ikatan sejarah dan budaya hanya karena kepentingan politik,” ungkap salah satu tokoh Tidore yang kami temui secara terpisah.
Di sisi lain, ada juga warga Sofifi dan Halmahera Barat yang mendukung DOB. Mereka berharap status kota akan mempercepat pembangunan dan menghadirkan pemerataan layanan publik, tidak hanya berpusat di Ternate dan Tidore.
Meski wacana ini masih bergulir, namun Gubernur Sherly nampak tetap fokus bekerja. Sumber di lingkaran Pemprov menyebutkan bahwa isu DOB belum menjadi prioritas, karena agenda besar saat ini adalah menyelesaikan proyek-proyek dasar di Sofifi—jalan, air bersih, dan penguatan kelembagaan pemerintahan. Sofifi memang sedang berubah.
Tapi seperti banyak kisah pembangunan di wilayah timur Indonesia, perubahan selalu datang bersamaan dengan perdebatan tentang identitas, sejarah, dan arah masa depan. Ruas jalan nasional di Provinsi Maluku Utara ( Kabupaten Halmahera Utara).
Penulis: Ronny Serang