Bumi Nyiur Melambai merupakan julukan yang disematkan khusus untuk Provinsi Sulawesi Utara.
Hal tersebut bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan ada rentetan sejarah yang melayakkan Sulawesi Utara mendapat pernyataan seperti demikian.
Secara historis, Sulawesi Utara merupakan satu wilayah yang mempunyai penghasilan cukup signifikan akan hasil alam Kelapa Dalam yang diolah masyarakat menjadi komoditas kopra yang fungsinya agar memiliki ketahanan lebih lama sebagai bahan baku minyak goreng.
Pembuktian sejarah bahwa Sulawesi Utara merupakan wilayah penghasil kopra yang cukup signifikan adalah hadirnya perusahaan Belanda (Onderneming) yang kemudian memperkerjakan paksa masyarakat yang ada.
Sebagai contoh kasus adalah masyarakat yang mendiami desa Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, sesuai hasil wawancara dengan bapak inisial AP bahwa tetua mereka berasal dari kepulauan Sangihe. Mereka tinggal dan menetap di wilayah tersebut diawali tetua mereka yang menjadi buruh tani diperusahaan kelapa milik Belanda.
Sumber data yang lain adalah data Dinas Perkebunan Sulut bahwa luas lahan tanaman kelapa mencapai 262.817,42 hektare (Ha) selain itu adalah berdiri kokohnya perusahaan minyak kelapa yang berbahan dasar kopra yang hingga saat ini masih berjalan aktif, tepatnya di Desa Amurang, Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi-Utara.
Namun ironis dari semua itu, rakyat Sulawesi Utara konsumsinnya adalah kelapa sawit. Ini diperoleh dari kuesioner salah satu riset yang dibagikan kepada masyarakat berjumlah 150 responden yang dibagi di 15 kabupaten/kota di Sulut dengan target/sasaran penjual dipasar tradisional maupun konsumen.
Adapun menjadi alasan dasar kuesioner dibagi ke pasar tradisional karena akses yang paling sering dipakai rakyat Sulut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsumsi minyak goreng adalah minyak kelapa sawit dikarenakan hampir semua di sektor pasar yang ditawarkan adalah minyak kelapa sawit, baik dalam bentuk kemasan maupun jirigen yang kemudian dijual secara eceran.
Masyarakat Sulawesi-Utara juga terpolarisasi dengan kondisi demikian, apalagi disituasi kekinian watak masyarakat yang inginnya sesuatu cepat saji padahal bila ada semangat kreatif masyarakat bisa mengelola sendiri guna menghasilkan minyak kelapa secara mandiri.
Lebih dari sekedar minyak kelapa, di proses penyaringan terakhir untuk menghasilkan minyak kelapa ada ampas yang sangat baik guna kebutuhan kuliner.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bisnis.com ditahun 2020 melalui pernyataan Edwin Kindangen bahwa pemerintah Sulut terus berupaya meningkatkan kualitas industri minyak goreng kelapa sehingga memiliki daya jual yang tinggi.
Sebelumnya, di tahun 2019 melalui media yang sama, Gubernur Sulut juga mengatakan bahwa akan memberikan bantuan Sebanyak 23 unit mesin beserta tempat pengolahan senilai Rp.7 miliar yang fungsinnya menghasilkan minyak goreng yang baik dan tidak bau tengik sehingga bisa diserap pasar.
Namun hal demikian tak kelihatan nyata hingga saat ini yang sudah dipertengahan bulan di tahun 2022. sementara data yang didapat bahwa masih cukup banyak yang rakyat yang menjual minyak kelapa dalam kemasan botol aqua bekas maupun kantong plastik biasa.
Jika pemerintah serius, seharusnya melalui semua intansi terkait mengawal, memberdayakan dan mengembangkan mereka yang sedang melakukan usaha tersebut. Terlebih harus benar-benar terjun kelapangan agar melihat kondisi riil serta melakukan sosialiasasi secara edukatif secara intens bukan sekedar seremonial.
Akhir kata, rakyat akan bergerak penuh semangat ketika dapurnya telah berasap. Dalam artian, masyarakat telah merasa cukup ketika mereka mampu mengelola guna bertahan hidup. Peran pemerintah penting untuk memberikan topangan serta bimbingan guna pengembangan yang lebih baik ke depan.