Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat kualitas penyelenggaraan layanan pertanahan melalui konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah tersebar di berbagai daerah.
Sebagai instansi vertikal, ATR/BPN aktif menghadirkan layanan pertanahan terintegrasi dalam satu atap bersama layanan pemerintah pusat dan daerah, guna meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat.
“Kementerian ATR/BPN sudah banyak berpartisipasi dalam MPP karena pelayanan pertanahan ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kita pastikan layanan di MPP ini semakin hari semakin optimal pelaksanaannya, tentu selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada MPP, Kamis (02/04/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Dalu Agung menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan di MPP. Evaluasi itu mengacu pada penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai instansi pembina MPP.
Ia menjelaskan, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan layanan. Koordinasi tersebut mencakup seluruh peserta MPP, termasuk kementerian dan pemerintah daerah.
“Aspek lain tentu yang berkaitan dengan kualitas. Aspek-aspek ini yang harus kita tindaklanjuti secara terus menerus, sistematis, dan terstruktur. Di mana pun loket pelayanan ATR/BPN, kita harapkan memberikan dampak bagi masyarakat,” ujar Sekjen ATR/BPN.
Peningkatan Responsivitas dalam Layanan Masyarakat
Melalui kegiatan ini, Dalu Agung berharap seluruh jajaran ATR/BPN dapat menyamakan persepsi dan meningkatkan responsivitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
“Teman-teman para Kepala Kantor, Kasi, Kasubbag TU, teman-teman di Kantor Pertanahan untuk lebih memastikan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik berjalan dengan baik,” imbaunya.
Sementara itu, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 305 MPP yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.
“Memang dari 305 MPP ini, Kementerian ATR/BPN mengisi sebanyak 239 MPP, tergolong instansi yang cukup tinggi kehadirannya setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Di sini kita terus mendorong untuk peningkatan pelayanannya. Terlebih pembukaan MPP ini mendapat sambutan yang cukup baik,” ujar Yanuar Ahmad.
Webinar yang diikuti sekitar 500 peserta tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Norman Subowo. Kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) ATR/BPN, Einstein Al Makarima, sebagai narasumber.