Sitaro, Lintasutara.com – Di tengah cuaca yang kurang bersahabat, sejumlah perahu kecil bergerak perlahan menyisir perairan Mandolokang, Rabu (18/2/2026).
Di atas geladaknya bukan hanya nelayan, melainkan juga aparat berseragam. Dari laut itulah model pengawasan berbasis kolaborasi teruji. Sebuah pendekatan yang menandai perubahan cara menjaga sumber daya pesisir.
Kelompok Masyarakat Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) Mandolokang kembali menggelar patroli pengawasan berbasis masyarakat. Namun kali ini, yang menonjol bukan sekadar rutinitas, melainkan pola kemitraan yang kian solid antara warga pesisir dan aparat penegak hukum.
Sejumlah unsur terlibat dalam patroli tersebut, mulai dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), penyuluh perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Danposal, Dankoramil, hingga Kapolsek Tagulandang.
Kehadiran mereka memperlihatkan model pengawasan laut yang tak lagi sepenuhnya bertumpu pada negara, melainkan berbagi peran dengan masyarakat sebagai garda terdepan.
Pengawasan terfokuskan pada pencegahan praktik penagkapan ikan secara ilegal yang berdampak pada rusaknya ekosistem laut dan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.
Tim juga menindaklanjuti laporan warga mengenai dugaan pembiusan ikan oleh oknum tertentu di sekitar perairan Mandolokang. Laporan itu menjadi indikator tumbuhnya kesadaran warga untuk tidak lagi diam terhadap pelanggaran.
Program PAAP merupakan inisiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dengan dukungan organisasi Rare.
Skema ini memberi ruang bagi desa-desa pesisir untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pengelolaan perikanan secara kolektif, sekaligus memperkuat tata kelola sumber daya di tingkat lokal.
Masyarakat Bukan Sekedar Objek Kebijakan
Di Kabupaten Kepulauan Sitaro, program ini berjalan di Kecamatan Tagulandang dan Kecamatan Biaro. Model tersebut menempatkan masyarakat bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek pengawas.
Ketua Tim Pendamping Teknis PAAP, Hendra Kakondo, menegaskan pengawasan berbasis masyarakat menjadi kunci efektivitas pengelolaan perikanan.
“Partisipasi aktif masyarakat pesisir merupakan fondasi utama keberhasilan PAAP. Tanpa keterlibatan mereka, pengawasan tidak akan berjalan optimal. Karena itu, sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk memastikan aturan dipatuhi,” ujarnya.
Menurut Hendra, pendekatan kolaboratif tak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap wilayah kelola. Model pengelolaan akses area perikanan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan dan ekonomi biru.
“Ketika masyarakat merasa memiliki, maka upaya menjaga laut bukan lagi sekadar program, melainkan menjadi kesadaran bersama,” kata dia.
Bagi warga Mandolokang, patroli itu lebih dari sekadar agenda rutin. Ia menandai perubahan cara pandang. Laut bukan lagi ruang bebas tanpa penjagaan, melainkan ruang hidup yang dijaga bersama.
Selain pengawasan, kegiatan juga terangkaikan dengan kerja bakti pembersihan pesisir, pasar ikan, dan pelabuhan sebagai bagian dari dukungan terhadap arahan Presiden tentang Indonesia Asri.
Sementara itu, di wilayah Biaro pada Kamis, 19 Februari 2026, terlaksana sejumlah agenda, di antaranya Musrenbang RKPD Kecamatan Biaro, sosialisasi Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP), survei lokasi lahan KNMP, serta patroli pengawasan bersama Kelompok PAAP Kecamatan Biaro.
“Untuk agenda sosialisasi Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) dan survei lokasi lahan KNMP dilaksanakan di Tagulandang dan Biaro,” tandasnya.