Konsekuensi sistem demokrasi akan selalu bermuara pada upaya konstruksi “konsensus politik” yang sifatnya pragmatis secara politik.
Kita membutuhkan figur perekat yang matang dalam diplomasi politik di tengah dinamika politik yang kompleks.
Kita membutuhkan figur perekat yang cakap menghadapi berbagai konflik kepentingan politik dalam pusaran koalisi dan oposisi politik di tingkat local dan pusat.
Kemampuan dinamis ber-selancar di tengah turbulensi politik yang setiap saat bisa berubah dengan tetap memiliki identitas dan kapasitas pejuang aspirasi masyarakat Nusa Utara. Kita membutuhkan figure perekat yang cermat menyikapi konflik kepentingan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
Mampu mengolah setiap aspirasi public dalam rangka merakit sebuah kebijakan komplementer solutif bagi semua stakeholder.
Kelima, kita butuh figure perekat yang mampu menerjemahkan peluang dan ancaman geopolitik dan geoekonomi global menjadi kebijakan local yang pro rakyat, pro transparansi dan pro kemandirian
Posisi kawasan Nusa Utara di wilayah perbatasan tak bisa di maknai sebatas tema umum.
Makna geoposisi Nusa Utara di perbatasan mengandung peluang sekaligus ancaman geopolitik terkait potensi konflik di Laut China Selatan.
Secara otomatis, kita membutuhkan figure perekat yang mampu menerjemahkan peluang dan ancaman geopolitik dan geopolitik global ke dalam perangkat kebijakan daerah yang pro rakyat, pro transparasi dan pro kemandirian.
Upaya mendorong kebijakan public yang mampu menciptakan solusi penguatan kawasan perbatasan secara integrasi sangat di butuhkan.
Dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, 3 kabupaten Nusa Utara adalah teroitorial kolektif yang bercorak kabupaten kepulauan di wilayah perbatasan.
Berbeda dengan 13 kabupaten/kota lainnya yang berbasis daratan dan tersebar pada bentangan utara pulau Sulawesi.
Secara otomatis, pendekatan pembangunan kawasan Nusa Utara tak bisa di homogenisasi dengan wilayah kabupaten/kota lainnya.
Membutuhkan solusi kebijakan yang di sesuaikan dengan topografi wilayah berbasis kepulauan dan konsisten membenahi masalah inter-konektivititas pada wilayah kepulauan.
Dengan lima catatan aspiratif di atas, setidaknya saya mencoba menyajikan sebuah “teropong” bagi public Nusa Utara dalam rangka menemukan figure perekat yang mampu mewujudkan diri sebagai “lokomotif” menyatukan gerbong-gerbong heteronitas dari basis Nusa Utara, dan menempatkan arah navigasi perjuangan pada satu rel dan menuju masa depan Nusa Utara yang lebih baik, serta bisa berdampak signifikan bagi penguatan ekonomi bagi Sulawesi Utara dan Indonesia.
